Rekap histori dasar hukum terkait piutang tak tertagih
Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Beberapa kali diubah)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Beberapa kali diubah)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Berlaku)
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 (Beberapa kali diubah)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 (Beberapa kali diubah)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 (Beberapa kali diubah)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 (Berlaku)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 (Berlaku)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015 (Berlaku)
Keputusan Menteri Keuangan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.42/1998 (Diganti/Dicabut)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.42/1998 (Diganti/Dicabut)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ.42/1998 (Diganti/Dicabut)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/1999 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.42/2000 (Beberapa kali diubah)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.42/2000 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2015 (Berlaku)
