Chat Pajak

Efisiensi merupakan kunci keberlangsungan bisnis terutama di sektor yang memiliki margin tipis seperti penyediaan fasilitas olahraga. Perencanaan pajak yang tepat tidak hanya dapat mengoptimalkan kewajiban perpajakan tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha di tengah persaingan yang semakin ketat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan secara lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 10%. Ketentuan ini berlaku universal termasuk bagi para pengusaha lapangan olahraga yang menjalankan bisnisnya dengan model penyewaan lapangan.

Konsekuensi pengenaan PPh final dengan tarif 10% ini seringkali menjadi beban substansial bagi para pelaku usaha. Tarif tersebut dapat mempengaruhi struktur harga dan pada akhirnya berdampak pada daya saing di pasar. Terlebih lagi, karakteristik PPh final yang tidak memperkenankan pengurangan biaya-biaya terkait usaha membuat beban pajak menjadi lebih berat dibandingkan dengan rezim pajak penghasilan biasa.

Transformasi Model Bisnis sebagai Strategi Perencanaan Pajak

Dalam menghadapi tekanan beban pajak yang tinggi, pengusaha lapangan olahraga dapat mempertimbangkan restrukturisasi model bisnisnya. Alih-alih memasarkan jasa penyewaan lapangan yang secara langsung terkena PPh final 10%, pengusaha dapat melakukan transformasi model bisnis menjadi penyewaan peralatan olahraga dengan fasilitas penggunaan lapangan.

Perubahan paradigma ini bukan sekadar permainan semantik, melainkan memiliki implikasi pajak yang signifikan. Ketika fokus bisnis bergeser dari penyewaan lapangan menjadi penyewaan peralatan olahraga, objek pajak yang timbul tidak lagi masuk dalam ruang lingkup PPh final Pasal 4 ayat (2), melainkan beralih ke rezim PPh Pasal 23 dengan tarif yang jauh lebih rendah, yakni 2% dan tidak bersifat final.

Paralel dengan transformasi model bisnis ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk usaha serupa. Misalnya, penyewaan peralatan fitness di suatu ruangan atau penyewaan komputer di sebuah ruangan tidak diperlakukan sebagai objek PPh final Pasal 4 ayat (2) meskipun aktivitas tersebut dilakukan di dalam sebuah bangunan. Hal ini dikarenakan aktivitas utamanya adalah penyewaan alat-alat atau aset selain tanah dan bangunan.

Demikian pula, jika pengusaha lapangan olahraga mengubah fokus bisnisnya menjadi penyewaan peralatan olahraga (seperti raket tenis, bola, perlengkapan futsal, atau peralatan olahraga lainnya) dengan fasilitas penggunaan lapangan, maka penghasilan dari kegiatan tersebut dapat dialihkan dari rezim PPh final ke PPh Pasal 23.

Strategi perencanaan pajak semacam ini mungkin terkesan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih tinggi. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa transformasi model bisnis ini merupakan bentuk perencanaan pajak yang sah secara hukum (tax planning) dan bukan merupakan upaya penghindaran pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (tax evasion).

Konsep ini sejalan dengan prinsip substance over form dalam perpajakan, di mana esensi ekonomi dari suatu transaksi menjadi dasar pengenaan pajak. Jika memang aktivitas utama bisnis adalah penyewaan peralatan olahraga, maka perlakuan pajak yang sesuai adalah PPh Pasal 23, bukan PPh final Pasal 4 ayat (2).

Untuk mengimplementasikan strategi ini secara efektif, pengusaha lapangan olahraga perlu memperhatikan beberapa aspek penting:

Pertama, dokumentasi transaksi harus mencerminkan perubahan model bisnis. Kontrak penyewaan, faktur, dan bukti pembayaran harus secara jelas menggambarkan bahwa inti dari transaksi adalah penyewaan peralatan olahraga, bukan penyewaan lapangan.

Kedua, struktur harga harus didesain ulang untuk mencerminkan nilai ekonomis dari peralatan yang disewakan. Hal ini dapat melibatkan pemisahan komponen harga antara penyewaan peralatan dan penggunaan fasilitas pendukung.

Ketiga, perlu dilakukan inventarisasi dan pencatatan aset peralatan olahraga yang disewakan untuk mendukung klaim bahwa aktivitas utama bisnis adalah penyewaan peralatan.

Perubahan perlakuan pajak dari PPh final 10% menjadi PPh Pasal 23 dengan tarif 2% memberikan beberapa keuntungan finansial:

Pertama: Tarif pajak yang lebih rendah secara langsung mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih usaha.

Kedua: Berbeda dengan PPh final, PPh Pasal 23 tidak bersifat final sehingga memungkinkan pengusaha untuk memperhitungkan beban-beban usaha yang terkait dalam penghitungan pajak terutang pada SPT Tahunan.

Ketiga: Potensi pengembalian pajak (restitusi) jika dalam tahun pajak berjalan terdapat kelebihan pembayaran pajak.

Kesimpulan

Perencanaan pajak melalui transformasi model bisnis dari penyewaan lapangan olahraga menjadi penyewaan peralatan olahraga dengan fasilitas penggunaan lapangan merupakan strategi yang dapat dipertimbangkan oleh para pengusaha di sektor ini. Meskipun strategi ini mungkin terlihat sebagai sebuah rekayasa, namun hal tersebut merupakan langkah legal yang dapat diambil untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Catatan terpenting adalah bahwa implementasi strategi ini harus dilakukan dengan penuh integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi. Pembaca disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional sebelum mengambil keputusan terkait perpajakan berdasarkan informasi dalam artikel ini.