Rekap histori dasar hukum terkait pemeriksaan pajak
Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Beberapa kali diubah)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Beberapa kali diubah)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Beberapa kali diubah)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Beberapa kali diubah)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Berlaku)
Peraturan Menteri Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 (Dicabut)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007 (Dicabut)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 (Dicabut)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 (Dicabut)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 (Dicabut)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 (Diubah)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 (Berlaku)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 (Berlaku)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, Psl 51 (Berlaku)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 (Diubah)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 (Dicabut)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 (Berlaku)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 (Berlaku)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2014 (Berlaku)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 (Berlaku)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-126/PJ/2010 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2012 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ/2012 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2013 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2017 (Berlaku)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 (Berlaku)
